‘All you can eat’ dan masalah sosial
(Versi lain dari artikel ini juga dipublikasikan di harian Jawa Pos)
Kuis kilat: Di manakah Anda makan lebih banyak: di restoran presmanan (all you can eat), atau di restoran di mana pemesanan dilakukan melalui menu?
Percaya atau tidak, jawaban Anda tersebut sangat relevan dengan setidaknya tiga masalah sosial yang sedang kita hadapi bersama, yaitu: kemacetan jalan raya, polusi lingkungan, dan perparkiran.
Ketiga masalah tersebut mengandung satu kesamaan penting: kesemuanya melibatkan sekelompok orang yang menikmati fasilitas umum dengan membebankan biaya kepada orang lain dan lingkungan. Bila kita memakai kendaraan bermotor, kita akan menyebabkan polusi udara dan suara selain menambah kemungkinan terjadinya kemacetan jalan. Bila kita membuang limbah, kita akan mengotori lingkungan dan mungkin malah membahayakan orang lain. Bila kita mengambil lahan parkir, kita berpotensi menimbulkan kemacetan jalan atau menyulitkan orang lain yang lebih membutuhkan untuk memarkir kendaraannya. Dalam dunia ekonomi, istilah negative externalities dipakai untuk melabeli fenomena-fenomena semacam ini, karena apa yang kita lakukan akan menyebabkan ekses negatif terhadap pihak-pihak eksternal.
Kita tentu tidak mengatakan semua orang yang menyebabkan negative externalities ini adalah orang-orang yang egois. Umumnya kita melakukannya tanpa sengaja, karena kita tidak pernah menyadari konsekuensinya terhadap lingkungan sekitar. Kita juga sering dipaksa keadaan. Infrastruktur yang minim dan aturan-aturan hukum yang berlaku sering menjadi faktor pendukung. Selain itu, negative externalities tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya tanpa melenyapkan aktivitas seluruh masyarakat.
Namun, masalah akan terjadi bila negative externalities berkembang ke titik yang terlalu ekstrim. Apa yang terjadi di ruas-ruas jalan protokol kota-kota metropolitan adalah contoh yang nyata. Segala upaya yang telah coba dilakukan oleh pemerintah memang layak didukung. Akan tetapi, bila kita melihat dari konsep negative externalities, upaya-upaya tersebut hanya sebatas menyembuhkan gejala tanpa menyentuh akarnya.
Salah satu alasannya adalah: untuk menanggulangi negative externalities, pihak-pihak pelaku harus didenda sebanding dengan biaya yang dibebankan ke lingkungan berdasarkan aktivitasnya. Sedangkan sejauh ini kita tidak pernah (atau jarang) menyadari biaya tersebut, apalagi membayarnya. Kita bebas membuang gas-gas berbahaya atau mengambil ruas jalan tanpa harus dimintai kompensasi yang sebanding. Memang, kita bisa berargumen kita sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk pencemaran lingkungan, beberapa waktu lalu sempat beredar wacana untuk memberlakukan pajak limbah untuk perusahaan besar. Wacana untuk menerapkan parkir berlangganan juga sempat dikumandangkan di beberapa daerah. Bila semua itu diterapkan, bukankah sudah cukup?
Walau sekilas kelihatannya pajak-pajak tersebut memang diadakan untuk tujuan tersebut, namun bila diteliti lebih lanjut, pajak-pajak tersebut tidak berbeda dengan sistem all you can eat di restoran. Dan seperti jawaban kebanyakan orang atas pertanyaan di atas, umumnya kita akan berusaha memakan sebanyak-banyaknya di restoran all you can eat. Dengan kata lain, karena harga yang kita bayar bersifat fixed-sum (jumlah yang tetap), terdapat kecendrungan untuk mengkompensasi pengeluaran tersebut dengan konsumsi maksimal. Bila mayoritas anggota masyarakat memiliki pemikiran serupa, para pembayar pajak tersebut justru akan berebut memakai semaksimal mungkin fasilitas umum yang terbatas sehingga melebihi daya tampung optimum.
Secara teori, masalah negative externalities baru bisa dikurangi bila kita membayar denda yang sebanding dengan aktivitas kita, ibarat sistem pemesanan lewat menu di restoran. Sistem ini membuat kita lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi, karena semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan. Dengan kata lain, kita hanya akan memesan sesuai yang kita inginkan dan sebatas kemampuan kita.
Memang harus diakui, apa yang indah di teori tidak selalu indah di lapangan. Pada kebanyakan kasus, jelas tidak mudah menghitung harga yang harus dikenakan untuk sekali konsumsi fasilitas publik. Bayangkan saja untuk mobil. Untuk menghitung total biaya akibat externalities dari pemakaian mobil tersebut, kita membutuhkan informasi seperti tingkat kemacetan, jarak tempuh kendaraan, dan emisi gas-gas beracun yang dikeluarkan knalpot mobil tersebut. Idealnya, informasi semacam ini mungkin bisa diambil dengan teknologi seperti GPS, RFID, atau sensor-sensor yang ditempatkan di mobil. Setiap kali melewati suatu jalan, sistem komputer di mobil akan memberitahu berapa harga yang harus dibayar berdasarkan informasi yang didapatnya dan pengendara bisa memutuskan untuk terus memilih jalan tersebut atau mencari jalan alternatif lain yang lebih murah. Informasi tersebut dikirim ke komputer pemerintah yang akan mengirimkan rekening tagihan bulanan. Akan tetapi, bayangan ideal tersebut masih jauh dari kenyataan karena keterbatasan infrastruktur.
Namun, meski kondisi ideal tersebut belum bisa dijalankan, solusi sebagian sudah dicoba diterapkan di beberapa tempat dengan sukses. Di tahun 2003, kota London menerapkan zona khusus di mana pemakai mobil harus membayar bila ingin memakai zona tersebut pada jam-jam sibuk. Dalam setahun, jumlah pemakai di zona tersebut turun sepertiganya. Sistem ini sudah dipelajari untuk diterapkan di kota-kota metropolitan lainnya. Sistem meteran parkir dengan tarif parkir berdasarkan zona dan lama parkir sudah diterapkan di banyak negara. Sistem ini mampu mengurangi negative externalities akibat pemakaian ruas jalan dan sekaligus mengatasi masalah kebocoran uang parkir.
Demikian juga untuk pengendalian polusi. Pengendalian emisi gas sulfur dengan menggabungkan sistem kuota dan lelang telah dilakukan di beberapa negara maju dan Cina. Pada sistem ini, perusahaan yang ingin membuang gas sulfur harus membeli ijin di pasar lelang. Jumlah ijin umumnya dibatasi dengan kuota. Sistem serupa sedang dikembangkan untuk pembatasan emisi karbon dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Teknis dan mekanisme dari solusi-solusi tersebut tidak mungkin dijelaskan di ruang artikel ini, namun bagi yang berminat, terdapat banyak referensi yang bisa didapat di Internet. Tentu saja bila sistem ini dijalankan, pajak tahunan yang bersifat fixed-sum harus diturunkan untuk tidak terlalu membebani masyarakat, terutama bagi yang jarang memakai fasilitas-fasilitas umum tersebut.
Indahnya sistem ini adalah pemerintah tidak sendirian memikirkan bagaimana menanggulangi masalah yang terjadi. Pemerintah hanya perlu mengumumkan biaya yang harus dibayar bila ingin memakai fasilitas publik. Selanjutnya terserah kepada pemakai untuk membuat keputusan sendiri, termasuk memikirkan solusinya bila ingin menghemat. Dengan jutaan pemakai, solusi-solusi kreatif untuk mengurangi biaya pasti akan bermunculan. Kreativitas kolektif ini akan lebih baik dibanding kebijakan sekelompok orang yang duduk di pemerintahan saja. Efek lainnya adalah membuat seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersama-sama merasa bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.
Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah negative externalities sampai ke akarnya, harus dipikirkan cara-cara kreatif untuk beralih dari sistem pembayaran fixed-sum ke variable-sum. Kalau pun teknologi belum mampu memberikan solusi sepenuhnya, solusi yang sub-optimum tetap bisa membantu selama masih berpijak pada teori dan prinsip pengendalian negative externalities.
Akan tetapi, bila tujuan pemerintah hanyalah demi meningkatkan nilai kas, kita tidak perlu berdebat lebih jauh. Barulah jika pemerintah menganggap masalah-masalah tersebut sebagai masalah sosial dan bersungguh-sungguh ingin menyelesaikannya sampai ke tingkat fundamental, ahli-ahli ekonomi seharusnya dilibatkan selain dari bidang-bidang terkait lainnya seperti transportasi, lingkungan, psikologi, dan sosiologi. Solusi sederhana yang hanya melihat satu sisi saja paling banter hanya akan memberikan solusi sementara yang mungkin malah akan menyebabkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari.
Perlu diingat juga bahwa pengenaan bayaran variabel atas biaya externalities tersebut tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Konsistensi dan komitmen dari pemerintah, pengadaan infrastuktur yang mendukung, dan kepastian hukum dalam menindak para pelanggar tetap dibutuhkan. Singkatnya, masalah sosial tetap harus dipandang dengan kerangka berpikir secara sistem (systems thinking).