eXTReMe Tracker
if knowledge is power, then passion is the engine, body is the vehicle, and conscience is the driver

Blog ini sudah pindah ke http://www.nexusnexia.com

May 30, 2006

‘All you can eat’ dan masalah sosial

Filed under: Systems Thinking, Economics, Column Archive — itpin @ 7:51 am

(Versi lain dari artikel ini juga dipublikasikan di harian Jawa Pos)

Kuis kilat: Di manakah Anda makan lebih banyak: di restoran presmanan (all you can eat), atau di restoran di mana pemesanan dilakukan melalui menu?

Percaya atau tidak, jawaban Anda tersebut sangat relevan dengan setidaknya tiga masalah sosial yang sedang kita hadapi bersama, yaitu: kemacetan jalan raya, polusi lingkungan, dan perparkiran.

Ketiga masalah tersebut mengandung satu kesamaan penting: kesemuanya melibatkan sekelompok orang yang menikmati fasilitas umum dengan membebankan biaya kepada orang lain dan lingkungan. Bila kita memakai kendaraan bermotor, kita akan menyebabkan polusi udara dan suara selain menambah kemungkinan terjadinya kemacetan jalan. Bila kita membuang limbah, kita akan mengotori lingkungan dan mungkin malah membahayakan orang lain. Bila kita mengambil lahan parkir, kita berpotensi menimbulkan kemacetan jalan atau menyulitkan orang lain yang lebih membutuhkan untuk memarkir kendaraannya. Dalam dunia ekonomi, istilah negative externalities dipakai untuk melabeli fenomena-fenomena semacam ini, karena apa yang kita lakukan akan menyebabkan ekses negatif terhadap pihak-pihak eksternal.

Kita tentu tidak mengatakan semua orang yang menyebabkan negative externalities ini adalah orang-orang yang egois. Umumnya kita melakukannya tanpa sengaja, karena kita tidak pernah menyadari konsekuensinya terhadap lingkungan sekitar. Kita juga sering dipaksa keadaan. Infrastruktur yang minim dan aturan-aturan hukum yang berlaku sering menjadi faktor pendukung. Selain itu, negative externalities tidak mungkin dihilangkan sepenuhnya tanpa melenyapkan aktivitas seluruh masyarakat.

Namun, masalah akan terjadi bila negative externalities berkembang ke titik yang terlalu ekstrim. Apa yang terjadi di ruas-ruas jalan protokol kota-kota metropolitan adalah contoh yang nyata. Segala upaya yang telah coba dilakukan oleh pemerintah memang layak didukung. Akan tetapi, bila kita melihat dari konsep negative externalities, upaya-upaya tersebut hanya sebatas menyembuhkan gejala tanpa menyentuh akarnya.

Salah satu alasannya adalah: untuk menanggulangi negative externalities, pihak-pihak pelaku harus didenda sebanding dengan biaya yang dibebankan ke lingkungan berdasarkan aktivitasnya. Sedangkan sejauh ini kita tidak pernah (atau jarang) menyadari biaya tersebut, apalagi membayarnya. Kita bebas membuang gas-gas berbahaya atau mengambil ruas jalan tanpa harus dimintai kompensasi yang sebanding. Memang, kita bisa berargumen kita sudah membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk pencemaran lingkungan, beberapa waktu lalu sempat beredar wacana untuk memberlakukan pajak limbah untuk perusahaan besar. Wacana untuk menerapkan parkir berlangganan juga sempat dikumandangkan di beberapa daerah. Bila semua itu diterapkan, bukankah sudah cukup?

Walau sekilas kelihatannya pajak-pajak tersebut memang diadakan untuk tujuan tersebut, namun bila diteliti lebih lanjut, pajak-pajak tersebut tidak berbeda dengan sistem all you can eat di restoran. Dan seperti jawaban kebanyakan orang atas pertanyaan di atas, umumnya kita akan berusaha memakan sebanyak-banyaknya di restoran all you can eat. Dengan kata lain, karena harga yang kita bayar bersifat fixed-sum (jumlah yang tetap), terdapat kecendrungan untuk mengkompensasi pengeluaran tersebut dengan konsumsi maksimal. Bila mayoritas anggota masyarakat memiliki pemikiran serupa, para pembayar pajak tersebut justru akan berebut memakai semaksimal mungkin fasilitas umum yang terbatas sehingga melebihi daya tampung optimum.

Secara teori, masalah negative externalities baru bisa dikurangi bila kita membayar denda yang sebanding dengan aktivitas kita, ibarat sistem pemesanan lewat menu di restoran. Sistem ini membuat kita lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi, karena semakin banyak kita mengkonsumsi, semakin banyak biaya yang harus kita keluarkan. Dengan kata lain, kita hanya akan memesan sesuai yang kita inginkan dan sebatas kemampuan kita.

Memang harus diakui, apa yang indah di teori tidak selalu indah di lapangan. Pada kebanyakan kasus, jelas tidak mudah menghitung harga yang harus dikenakan untuk sekali konsumsi fasilitas publik. Bayangkan saja untuk mobil. Untuk menghitung total biaya akibat externalities dari pemakaian mobil tersebut, kita membutuhkan informasi seperti tingkat kemacetan, jarak tempuh kendaraan, dan emisi gas-gas beracun yang dikeluarkan knalpot mobil tersebut. Idealnya, informasi semacam ini mungkin bisa diambil dengan teknologi seperti GPS, RFID, atau sensor-sensor yang ditempatkan di mobil. Setiap kali melewati suatu jalan, sistem komputer di mobil akan memberitahu berapa harga yang harus dibayar berdasarkan informasi yang didapatnya dan pengendara bisa memutuskan untuk terus memilih jalan tersebut atau mencari jalan alternatif lain yang lebih murah. Informasi tersebut dikirim ke komputer pemerintah yang akan mengirimkan rekening tagihan bulanan. Akan tetapi, bayangan ideal tersebut masih jauh dari kenyataan karena keterbatasan infrastruktur.

Namun, meski kondisi ideal tersebut belum bisa dijalankan, solusi sebagian sudah dicoba diterapkan di beberapa tempat dengan sukses. Di tahun 2003, kota London menerapkan zona khusus di mana pemakai mobil harus membayar bila ingin memakai zona tersebut pada jam-jam sibuk. Dalam setahun, jumlah pemakai di zona tersebut turun sepertiganya. Sistem ini sudah dipelajari untuk diterapkan di kota-kota metropolitan lainnya. Sistem meteran parkir dengan tarif parkir berdasarkan zona dan lama parkir sudah diterapkan di banyak negara. Sistem ini mampu mengurangi negative externalities akibat pemakaian ruas jalan dan sekaligus mengatasi masalah kebocoran uang parkir.

Demikian juga untuk pengendalian polusi. Pengendalian emisi gas sulfur dengan menggabungkan sistem kuota dan lelang telah dilakukan di beberapa negara maju dan Cina. Pada sistem ini, perusahaan yang ingin membuang gas sulfur harus membeli ijin di pasar lelang. Jumlah ijin umumnya dibatasi dengan kuota. Sistem serupa sedang dikembangkan untuk pembatasan emisi karbon dalam upaya menanggulangi pemanasan global. Teknis dan mekanisme dari solusi-solusi tersebut tidak mungkin dijelaskan di ruang artikel ini, namun bagi yang berminat, terdapat banyak referensi yang bisa didapat di Internet. Tentu saja bila sistem ini dijalankan, pajak tahunan yang bersifat fixed-sum harus diturunkan untuk tidak terlalu membebani masyarakat, terutama bagi yang jarang memakai fasilitas-fasilitas umum tersebut.

Indahnya sistem ini adalah pemerintah tidak sendirian memikirkan bagaimana menanggulangi masalah yang terjadi. Pemerintah hanya perlu mengumumkan biaya yang harus dibayar bila ingin memakai fasilitas publik. Selanjutnya terserah kepada pemakai untuk membuat keputusan sendiri, termasuk memikirkan solusinya bila ingin menghemat. Dengan jutaan pemakai, solusi-solusi kreatif untuk mengurangi biaya pasti akan bermunculan. Kreativitas kolektif ini akan lebih baik dibanding kebijakan sekelompok orang yang duduk di pemerintahan saja. Efek lainnya adalah membuat seluruh lapisan masyarakat untuk ikut bersama-sama merasa bertanggung jawab terhadap masalah tersebut.

Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah negative externalities sampai ke akarnya, harus dipikirkan cara-cara kreatif untuk beralih dari sistem pembayaran fixed-sum ke variable-sum. Kalau pun teknologi belum mampu memberikan solusi sepenuhnya, solusi yang sub-optimum tetap bisa membantu selama masih berpijak pada teori dan prinsip pengendalian negative externalities.

Akan tetapi, bila tujuan pemerintah hanyalah demi meningkatkan nilai kas, kita tidak perlu berdebat lebih jauh. Barulah jika pemerintah menganggap masalah-masalah tersebut sebagai masalah sosial dan bersungguh-sungguh ingin menyelesaikannya sampai ke tingkat fundamental, ahli-ahli ekonomi seharusnya dilibatkan selain dari bidang-bidang terkait lainnya seperti transportasi, lingkungan, psikologi, dan sosiologi. Solusi sederhana yang hanya melihat satu sisi saja paling banter hanya akan memberikan solusi sementara yang mungkin malah akan menyebabkan masalah yang lebih rumit di kemudian hari.

Perlu diingat juga bahwa pengenaan bayaran variabel atas biaya externalities tersebut tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah. Konsistensi dan komitmen dari pemerintah, pengadaan infrastuktur yang mendukung, dan kepastian hukum dalam menindak para pelanggar tetap dibutuhkan. Singkatnya, masalah sosial tetap harus dipandang dengan kerangka berpikir secara sistem (systems thinking).

• • •
 

May 29, 2006

JFK dan Kuba

Filed under: Managing People, Group Thinking — itpin @ 8:25 am

Hari ini adalah ultah John F. Kennedy (lahir: 29 May 1917). Presiden US ke 35, yang merupakan presiden termuda di negara adidaya tersebut akhirnya harus terbunuh di Dallas tgl 22 Nov 1963.

Walau sudah meninggal empat puluh tahun lalu, JFK masih merupakan sebuah fenomena. Cerita-cerita seputar dirinya masih banyak diminati. Namun, kali ini saya akan membahas tentang dua kisah JFK yang melibatkan musuh besarnya, Fidel Castro dan negaranya Kuba. Saya harapkan kedua kisah tersebut mampu memberi kita pelajaran penting, terutama dalam hal pengambilan keputusan.

Cerita pertama adalah keputusan JFK untuk menginvasi Kuba dalam kejadian yang dikenal dengan nama Invasi Teluk Babi. Seperti yang sudah kita ketahui, invasi untuk menggulingkan Castro tersebut berakhir dengan kegagalan total. Dari sekitar 1.400 pasukan US yang diterjunkan ke sana, sekitar 1.200 tertawan. Analisa pasca kegagalan banyak yang menyalahkan keengganan JFK mengerahkan pesawat tempur untuk membantu. Namun seorang social psychologist dari Yale, Irving Janis, berpendapat lain. Menurut Janis, kegagalan tersebut berakar dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan JFK dan tim-nya.

Janis mencatat keputusan penyerbuan ke Kuba tersebut dilakukan oleh tim JFK secara mufakat tanpa perdebatan berarti. Hampir semua anggota tim setuju dengan keputusan tersebut, kecuali satu dua suara minor yang tidak berani membuka suaranya secara lantang atau diabaikan begitu saja. Para penasehat JFK, bila diamati lebih lanjut, memiliki latar belakang yang sama dengan sang presiden: kaya raya, kulit putih dari keluarga terpandang, dan dididik di universitas Ivy League. Setidaknya waktu itu ada dua suara yang menentang, yaitu Arthur Schlesinger, salah seorang penasehat JFK; dan David M. Shoup, komandan pasukan marinir. Schlesinger diminta untuk menyetujui saran presiden oleh para koleganya, sementara Shoup yang bukan termasuk dalam barisan elit politik di Gedung Putih, diabaikan nasehatnya.

Apa yang terjadi, menurut Janis, adalah fenomena yang disebut sebagai groupthink, di mana sekelompok orang, demi menjaga identitasnya dalam kelompok, tidak berani menentang keputusan yang dianggap sebagai keputusan mayoritas. Saya menekankan kata dianggap, karena apa yang terjadi adalah: semua orang saling menduga bahwa keputusan tersebut disetujui rekan-rekannya sehingga mereka memutuskan mengambil keputusan yang sama tanpa berpikir secara kritis. Fenomena ini sangat sering terjadi, apalagi di negara kita yang paternalistik dan memandang tinggi status. Betapa seringnya kita mengeluarkan pendapat yang bertentangan dengan keputusan yang dibuat setelah keputusan diambil?

Untung saja JFK seorang yang ingin terus belajar. Setelah sempat terpukul akibat kegagalan tersebut (dan dikabarkan sempat menangis), JFK melakukan refleksi atas proses pengambilan keputusan yang dilakukannya dan memutuskan untuk merombak proses tersebut. JFK memutuskan untuk memberikan kesempatan pada semua pihak untuk benar-benar menyuarakan pendapatnya. Delapan belas bulan kemudian, hasil refleksi dirinya membuahkan hasil. Bila JFK salah mengambil keputusan saat itu, perang nuklir sangat mungkin terjadi.

Kala itu, Oktober 1962, foto satelit menunjukkan beberapa rudal nuklir Uni Soviet telah ditempatkan di Kuba. Penempatan rudal-rudal tersebut jelas membahayakan US karena letak Kuba yang bertetangga dengan US. Mendengar berita tersebut, JFK langsung memikirkan kemungkinan untuk menghancurkan rudal-rudal tersebut melalui serangan udara. Namun tidak semua penasehatnya sependapat. Ada yang memang mendukung JFK, tapi ada juga yang menganjurkan alternatif lain seperti invasi, blokade, dan menyelesaikan lewat perundingan.

Akhirnya pada tanggal 22 Oktober, JFK mengeluarkan ultimatum lewat televisi. Angkatan Laut US akan melakukan blokade terhadap Kuba. Soviet harus segera membongkar rudal tersebut. Bila rudal tersebut digunakan, US akan balas menyerang Soviet. Pada tanggal 24 Oktober, dunia menyaksikan dengan berdebar-debar ketika enam kapal perang Soviet berangkat menuju Kuba dan mendekati blokade US. Untung saja kapal-kapal tersebut berhenti atau berputar balik.

Sementara itu, negosiasi dilakukan. Lewat perundingan, akhirnya Soviet setuju menarik rudal tersebut dari Kuba dengan kompensasi penarikan sebagian rudal-rudal US dari Eropa. US menarik rudal-rudal lama dari Eropa untuk menyelamatkan muka Soviet, dan terhindarlah dunia dari krisis perang nuklir.

(Episode dari krisis tersebut bisa ditonton di film yang dibintangi Kevin Costner, Thirteen Days.)

Keberhasilan JFK menyelesaikan krisis kedua ini tidak terlepas dari perombakan proses pengambilan keputusannya. Dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis pada para petinggi militer yang menganjurkan serangan udara. Dia mendengar perdebatan antara pengajur invasi dan perundingan. Mereka dipersilakan berdebat dan berdebat. Hasilnya, groupthink berhasil dihilangkan meski pengambilan keputusan dilakukan oleh orang-orang yang hampir sama dengan kejadian Invasi Teluk Babi.

Kita patut bersyukur urutan kejadian tersebut tidak terbalik. Bila krisis rudal nuklir tersebut terjadi sebelum JFK sempat belajar mengenai groupthink, sejarah mungkin akan lain sama sekali. Anda dan saya mungkin tidak akan pernah ada.

Groupthink adalah fenomena yang penting untuk dipelajari, terutama bagi para pengambil keputusan di dalam suatu kelompok. Kadang, demi menyenangkan pemimpin, suara-suara yang tidak setuju hanya tersimpan rapat-rapat. Para pemimpin atau manajer harus mampu mengeluarkan suara-suara tersebut untuk menjamin keputusan yang lebih baik. Beberapa teknik seperti devil’s advocate di mana setidaknya satu orang ditunjuk secara khusus untuk mengeluarkan kritik terhadap suara mayoritas, bisa diterapkan. Atau, pemimpin bisa mengajak satu per satu anggotanya untuk mengeluarkan pendapatnya dalam suasana yang lebih santai. Tentu saja, untuk bisa melakukan itu, sang pemimpin harus mampu membangun reputasi sebagai seorang yang open-minded dan demokratis. Tanpa itu, dipastikan tidak ada pengikut yang bersedia membuka mulutnya meski diminta secara langsung.

Terus terang, meski tidak memiliki informasi yang akurat, saya curiga sindroma groupthink ini jauh lebih sering terjadi di negara kita. Moto ‘musyawarah untuk mufakat‘ sering dipakai sebagai tameng untuk meloloskan kepentingan pemegang kekuasaan. Padahal, perdebatan sehat selama proses musyawarah justru merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Barulah setelah melalui proses musyawarah, di mana semua pendapat-pendapat bisa dikeluarkan, dicapai kata mufakat yang harus didukung oleh semua pihak termasuk yang tidak setuju. Secara psikologis, walau keputusan akhir tidak sesuai dengan keinginan kita, selama suara kita didengarkan dengan serius, kita lebih bersedia mendukungnya.

Terima kasih untuk pelajarannya, JFK.

And.. Happy Birthday!

• • •
 

May 27, 2006

Pertarungan 3 raksasa di dunia video games

Filed under: Innovation, Strategy, Current Events — itpin @ 7:51 am

(Saya sudah menulis secara ringkas persaingan antara ketiga perusahaan tersebut pada posting sebelumnya. Kali ini, strategi ketiga perusahaan akan coba saya analisa lebih lanjut mengingat banyaknya peminat video games saat ini. Selamat membaca.) 

Pertarungan antar tiga raksasa video games Sony, Microsoft, dan Nintendo memasuki babak baru. Pada E3 (Electronic Entertainment Expo) di Los Angeles 10-13 Mei baru lalu, ketiga pemain besar tersebut mendemonstrasikan produk baru mereka yang direncanakan akan menjadi senjata andalan untuk merebut pangsa pasar dari saingannya, dan sekaligus merebut waktu luang kita di ruang tamu.

Nintendo mengeluarkan console baru Wii (dibaca: we dalam bahasa Inggris) yang memiliki controller yang berbentuk remote control TV. Controller yang dilengkapi chip keluaran STMicroelectronics tersebut dapat dipakai untuk mendeteksi gerakan pemakai. Gerakan tersebut lalu bisa diterjemahkan sebagai gerakan pedang, sarung tinju, tongkat golf, raket tenis, atau peralatan lainnya sesuai dengan judul game yang sedang dimainkan. Para analis melihat langkah tersebut sebagai strategi yang jitu karena sebagai pemain terkecil dari ketiga raksasa tersebut, Nintendo harus bisa mengelak secara langsung pertarungan antara Sony dan Microsoft yang lebih berfokus pada kemampuan tampilan grafik dan kapasitas penyimpanan. Dengan berfokus pada desain controller, Nintendo juga membuktikan dirinya mampu memahami consumer insights lebih baik dibanding dua kompetitornya itu. Dengan strategi ini, Nintendo berharap bisa menjangkau konsumen yang selama ini alergi dengan video games karena kesulitan mengendalikan gerakan dalam permainan, seperti kaum ibu rumah tangga dan orang-orang tua.

Bagaimana dengan Sony? PlayStation 3 (PS3) yang direncanakan akan dirilis Sony akhir November mendatang, diposisikan sebagai game console tercanggih saat ini. Selain tampilan grafis yang lebih realistis, PS3 akan dilengkapi dengan pemutar DVD generasi mendatang yang memakai standar Blu-Ray. Sementara itu, Microsoft telah mengeluarkan Xbox 360 yang menjanjikan kompabilitas penuh dengan sistem operasi komputer baru Windows Vista dan sistem operasi untuk mobile phones, Microsoft Mobile. Pemakai dijanjikan bisa mentransfer games mereka tanpa masalah antar ketiga sistem tersebut.

Dari sisi harga, Sony mengeluarkan dua versi consoles, masing-masing berharga $499 dan $599, tergantung pada kapasitas harddisk-nya. Sedangkan versi termahal Xbox 360 dipatok pada harga $399. Nintendo sendiri belum mengumumkan harga secara resmi, walau kabar burung yang beredar mengatakan Wii ditarget akan dijual dengan harga $249.

Kita melihat bahwa ketiga perusahaan tersebut mengambil strategi yang berbeda. Microsoft memanfaatkan dominasi sistem operasinya untuk membantu mengungkit penjualan Xbox, Sony mempertaruhkan keberhasilan standar Blu-Ray yang didukungnya untuk pemutar DVD generasi mendatang, sementara Nintendo berfokus pada kemudahan permainan untuk menjangkau segmen pasar yang selama ini jarang tergarap sambil memposisikan dirinya agak jauh dari PlayStation dan Xbox. Tentu menarik untuk menebak-nebak strategi siapa yang akan membuahkan hasil terbaik.

Selama berlangsungnya E3, Nintendo memang berhasil mencuri perhatian. Antrian untuk mencoba Wii terpaksa ditutup lebih awal karena membludaknya pengunjung yang ingin mencoba controller Nintendo tersebut. Secara sepintas, kelihatannya strategi Nintendo akan membuahkan hasil sesuai harapan. Tapi tunggu dulu. Strategi yang tepat tidak berarti strategi yang tidak mudah untuk ditiru. Begitu mengetahui strategi Nintendo, Sony segera mengumumkan akan mengeluarkan controller yang bisa mendeteksi gerakan pemakainya juga. Untuk mengantisipasi rencana Sony tersebut, Nintendo harus cerdik memanfaatkan keunggulan waktu yang dimilikinya.

Sedangkan kompetisi dari segi harga memang tidak berpihak pada Sony. Microsoft yang mencoba memanfaatkan harga PS3 yang tinggi mengeluarkan pernyataan bahwa konsumen bisa mendapatkan sebuah Xbox 360 dan sebuah Wii untuk sebuah PS3. Logika sederhana tersebut memang tidak salah. Tapi sekali lagi, tunggu dulu. PS3 hadir dengan tambahan pemutar DVD Blu-Ray, yang rencananya akan dijual terpisah dengan harga sekitar $1,000. Bila dilihat dari sisi tersebut, pembeli PS3 sebenarnya mendapatkan nilai lebih.

Namun kembali masalahnya tidak seserhana itu. Saat ini format Blu-Ray harus bersaing keras dengan format kompetitornya HD-DVD yang didukung antara lain oleh Toshiba, Intel, dan Microsoft. Seperti yang pernah terjadi dengan pertarungan format kaset video Betamax dan VHS, kontes antara Blu-Ray dan HD-DVD ini diramalkan akan menghasilkan hanya satu pemenang tunggal. Winner takes all. Sony, yang kala itu memperkenalkan format Betamax yang lebih superior harus mengaku kalah dengan VHS karena gagal menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Siapa yang bisa menjamin Sony tidak akan mengalami nasib yang sama kali ini.

Selain itu, untuk memutar film dalam format Blu-Ray, konsumen harus memiliki TV yang bisa mendukung format tersebut. Saat ini, konsumen yang memiliki TV yang kompatibel tersebut masih sedikit. Tanpa adanya TV yang mendukung, nilai pemutar DVD format Blu-Ray tersebut menjadi faktor yang tidak penting dalam perbandingan harga. Sebagai tambahan, Microsoft juga menjanjikan kemampuan untuk menambah pemutar HD-DVD ke console Xbox 360-nya dengan harga yang cukup murah.

Para analis juga memperkirakan baik Sony mau pun Microsoft harus mensubsidi consoles mereka masing-masing untuk memikat pembeli. Untuk setiap Xbox 360, Microsoft mensubsidi sekitar $100, sementara untuk Sony, angka tersebut lebih tinggi lagi, yaitu sekitar $200 - $300. Dengan kata lain, semakin banyak consoles yang terjual, semakin besar kerugian yang harus mereka tanggung, paling tidak untuk sementara. Baik Sony atau Microsoft berharap keuntungan bisa diperoleh melalui penjualan games dan dari licensing fee dengan pihak lain. Dari segi finansial untuk memberikan subsidi, Microsoft memiliki keuntungan karena memiliki pundi-pundi dana segar yang sangat besar, sementara Sony masih harus bergelut dengan masalah finansial akibat persaingan ketat dengan Xbox (untuk PlayStation), iPod (untuk Walkman), Sharp (untuk TV layar datar), dan Toshiba dan Lenovo (untuk komputer notebook).

Microsoft juga memiliki keunggulan waktu. Xbox sudah diluncurkan November tahun lalu, sementara Sony dan Nintendo baru akan meluncurkan produk mereka akhir tahun ini. Dengan keunggulan waktu sekitar setahun penuh, seharusnya Microsoft mampu memanfaatkan keuntungan tersebut. Microsoft sendiri berharap mampu menjual 10 juta unit Xbox 360 sebelum Sony dan Nintendo melempar produk-produk mereka ke pasaran.

Namun bukan berarti Microsoft sendiri tidak memiliki masalah. Walau sudah diluncurkan terlebih dahulu, penjualan Xbox 360 masih tersendat-sendat akibat kurangnya judul games untuk console tersebut, selain masalah produksi yang mengakibatkan kurangnya pasokan Xbox 360 di pasaran. Microsoft berjanji untuk menyelesaikan masalah pasokan secepatnya dan lebih agresif dalam mencari partner untuk menciptakan judul-judul games. Keberhasilan Microsoft baru-baru ini dalam membujuk produsen games terkenal Take-Two Interactive untuk merilis Grand Theft Auto IV untuk Xbox 360 merupakan bukti dari komitmen Microsoft.

Cukup menarik menanti siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut. Stratagi Nintendo untuk menghindari persaingan memang sangat menarik dan cerdik. Namun bila Nintendo tidak bisa menjadikan consumer insights sebagai bagian dari kompetensi inti (core competence) perusahaan, kemampuannya tersebut akan dengan mudah ditiru oleh Sony dan Microsoft. Kegagalan dalam ini bisa jadi akan dibayar mahal karena Nintendo sendiri sudah kesulitan mengejar Sony dan Microsoft dalam hal teknologi.

Pertarungan antara Sony dan Microsoft sendiri sulit diterka hasilnya. Sony memiliki keunggulan dari segi kompetensi dan reputasi. Namun pertarungan di industri-industri lain akan ikut menentukan. Selain pertarungan antara format Blu-Ray dan HD-DVD yang baru saja dimulai, peranan pengembang games lain juga ikut menentukan. Sebaik apa pun game console yang dimiliki, tanpa adanya judul games yang memadai, game console tersebut tidak akan berarti apa-apa. Dalam hal menjalin kerjasama dengan pengembang games lain, Sony memang saat ini jauh lebih unggul, tapi Microsoft tentu tidak tinggal diam saja. Selain itu, strategi korporasi dan kemampuan finansial kedua perusahaan juga merupakan faktor penting. Microsoft harus mengalihkan sebagian fokus mereka ke tempat lain karena sedang menghadapi ancaman dari Google, Yahoo! dan open source software. Sony sendiri harus menghadapi masalah finansial dan persaingan di industri-industri lain dengan pemain-pemain seperti Apple, Sharp, dan Toshiba.

Apa pun hasilnya, ketiga pemain tersebut menjanjikan kita pertarungan yang lebih seru dari games yang dimainkan di consoles mereka. Kita di Indonesia, karena tidak bisa berpartisipasi dalam permainan tersebut, setidaknya mampu menikmati pertarungan tersebut sambil menikmati keuntungan sebagai konsumen yang disajikan pilihan yang lebih baik.

• • •
 
Next Page »