Belajar dari tiga orang bijak
Negeri indah kita ini berturut-turut mendapatkan kunjungan tiga pakar ekonomi dan strategi tingkat dunia. Kunjungan pertama dilakukan oleh ekonom kelas dunia dari Peru, Hernando de Soto. Setelah itu menyusul guru besar strategi dari University of Michigan, CK Prahalad. Kemudian baru-baru ini Michael Porter, yang sering dianggap sebagai pemikir strategi paling berpengaruh dewasa ini, berkesempatan hadir dan membagikan pengetahuannya.
Kita tentu layak berbangga menerima kunjungan mereka. Tetapi yang lebih penting lagi adalah menyerap buah pemikiran mereka, karena ketiga pemikir ini merupakan pakar-pakar yang disegani di dunia. Buah pemikiran mereka bukan saja bersifat akademis dan teoritis, namun telah terbukti mampu meningkatkan daya saing beberapa negara di dunia. Sebagai contoh, ide-ide Hernando de Soto sudah diterapkan dengan sukses di Peru, Mesir, dan bekas negara-negara komunis di Eropa Timur. Model diamond dari Porter yang menjelaskan daya saing ekonomi nasional dipakai secara fanatik oleh Singapura untuk membangun perekonomian nasional mereka.
Ketiganya tentu melihat masalah ekonomi nasional dari kaca mata berbeda. De Soto, misalnya, melihat pentingnya peran birokrasi dalam menentukan kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Hukum-hukum dan peraturan yang dibuat pemerintah dan para birokrat memiliki pengaruh yang amat besar, baik secara positif atau negatif. Porter menekankan hal yang hampir sama, tetapi Porter lebih berani dalam melancarkan kritik langsung kepada pemerintah Indonesia. Menurut beliau, birokrasi di Indonesia terkenal paling njelimet di dunia. Kerumitan tersebut membuat para investor asing berpikir berkali-kali sebelum membenamkan investasi di negara ini. Padahal, investasi tersebut sangat penting untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan taraf hidup bangsa.
Namun De Soto membawa buah pikiran lain yang membuatnya terkenal. Dia menekankan pentingnya pemberian hak atas properti untuk kaum marginal yang selama ini belum memiliki hak milik legal atas tempat tinggal mereka. Legalisasi seperti itu mutlak dibutuhkan untuk memungkinkan mereka mengakses kredit perbankan dengan biaya rendah dalam upaya memacu kewiraswastaan mereka. Kurangnya akses ke kredit resmi tersebut membuat mereka harus tergantung pada kredit berbunga tinggi dari para rentenir yang umumnya semakin memperparah kondisi ekonomi mereka.
Bila kita terbiasa melihat ekonomi nasional dari kaca mata konvensional, kita tentu layak mempertanyakan kemampuan kaum miskin tersebut membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan daya beli yang lemah, bagaimana mungkin mereka memiliki kekuatan untuk mendorong kemacetan ekonomi Indonesia yang sarat dengan masalah?
Di sinilah buah pikiran Prahalad mampu memberikan pencerahan. Kaum marginal ini, atau yang disebuat Prahalad sebagai bottom of the pyramid sebenarnya menyimpan potensi ekonomi yang besar. Sebagai individu, pengaruh mereka memang hampir tidak ada. Tetapi untuk negara berkembang dengan jumlah penduduk miskin yang besar seperti di Indonesia (sekitar 40 juta jiwa menurut sensus resmi terakhir), secara agregat kekuatan ekonomi tersebut tidak bisa diremehkan.
Kaum ini sebenarnya juga memiliki aspirasi yang sama dengan kaum-kaum lainnya. Bila daya konsumsi mereka bisa dibuka – misalnya dengan menyediakan kredit ringan atau pembelian melalui sistem arisan seperti yang dirintis perusahaan semen dari Meksiko, Cemex – kaum miskin ini juga bersedia membeli barang-barang yang sama dengan kaum menengah dan atas.
Organisasi bisnis yang telah melayani segmen ini menemukan beberapa keuntungan. Pertama, kompetisi di segmen ini cukup rendah dibanding di segmen yang melayani kalangan menengah dan atas. Kedua, untuk melayani segmen ini sering dibutuhkan inovasi radikal untuk menghasilkan produk bermutu dengan biaya rendah seperti yang dilakukan Jaipur Foot di India yang mampu menjual sebuah kaki palsu bermutu dengan harga USD 25. Kemampuan menciptakan inovasi dengan biaya murah tersebut pada akhirnya bisa dipakai untuk menghasilkan barang biaya murah untuk kelas menengah dan atas, sehingga mampu membantu perusahaan tersebut mendapatkan margin keuntungan yang lebih tinggi di semua segmen. Selain itu, perusahaan yang melayani segmen ini sering mendapatkan image yang positif dari publik karena dianggap peduli terhadap kaum miskin seperti yang dialami oleh Hindustan Lever, anak perusahaan Unilever di India. Perusahaan ini mengangkat para wanita miskin sebagai distributor di desa-desa mereka, sebuah upaya yang membantu meningkatkan taraf hidup mereka.
Ide Prahalad ini memang cukup membuka mata buat dunia bisnis yang selama ini meremehkan potensi kaum miskin. Padahal, bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan Prahalad menunjukkan perusahaan yang berhasil melayani kaum miskin memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi dibanding perusahaan lain yang melayani segmen yang lebih makmur.
Seperti yang bisa kita lihat, ketiga pemikiran tersebut sebenarnya saling melengkapi. Birokrasi memang perlu, tapi harus disederhanakan. Peraturan yang mendorong investasi dari segala arah harus dikeluarkan, bukan saja dari perusahaan multinasional, namun juga dari kaum paling bawah. Peraturan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berbeda juga harus berjalan ke arah yang sama dan bukannya saling bertolak belakang.
Tetapi yang lebih penting adalah jangan melupakan kekuatan ekonomi dari kaum miskin. Porter mengakui permasalahan yang dihadapi Indonesia memang rumit dan tidak cukup waktu untuk melakukan segalanya. Tetapi Porter mengatakan kita harus bisa memprioritaskan hal-hal penting. Salah satu hal penting yang bisa dilakukan pemerintah tentu saja membantu perusahaan yang ingin memberdayakan para kaum miskin tersebut, dan memberi kemudahan pada kaum miskin untuk berinvestasi. Dengan kekuatan agregat mereka, bila diberi waktu dan kesempatan, mereka seharusnya bisa membantu meringankan masalah ekonomi bangsa ini.